Lentera Babel

Puluhan Ormas, OKP, LSM Serta Tokoh Masyarakat Deklarasi dukung KIP beroprasi di Laut Matras

Puluhan Ormas, OKP, LSM Serta Tokoh Masyarakat Deklarasi dukung KIP beroprasi di Laut Matras

Sungailiat, Lentera Babel – Puluhan gabungan Ormas, LSM dan OKP yang berada di Kabupaten Bangka menyatakan sikap dukungan terhadap beroperasinya KIP di Perairan matras.

Melaui jubir 22 Ormas, OKP dan LSM se-Kabupaten Bangka Abdul Jalil. SH menyampaikan saat konfrensi Pers mengenai pernyataan sikap ormas di Diamon Kafe Jum’at sore (23/10/2020).

Pertemuan yang diinisiasi oleh 22 gabungan Ormas, OKP, LSM Dengan menandatangani surat dukungan kepada PT.Timah.tbk untuk beroperasinya KIP mitra di perairan matras dan sekitarnya.

“tentunya dalam menyatakan sikap sore hari ini tidak mendukung membabi buta, kami beberapa kali melakukan pertemuan dan sudah melakukan kajian tentang dampak dan lain sebagainya akibat yang akan timbul dari beroperasinya KIP ini” ungkapnya.

Nelayan Matras dan sekitarnya wilayah tangkapan mereka minimal 7 mil dan sementara koordinat WIUP beroperasinya KIP di bawah 4 mil, ini saya dengar langsung dari nelayan yang hidup sehari-harinya memang sebagai nelayan mencari ikan jelasnya.

“Kalau ada nelayan menyatakan bahwa tangkapan mereka 4 mil bisa saja ada memang, tetapi sangat kecil sekali mayoritas 7 mil ke atas dan jelas tidak begitu mengubah situasi nasib perekonomian nelayan Matras” jelasnya.

Namun tentulah dampak sebuah pertambangan tetap ada, tetapi PT Timah sebagai perusahaan negara memiliki hak sebagai pemegang WIUP untuk menambang di daerah yang dia sudah pegang izinnya dan berdasarkan Perda RZWP3K Perda zonasi, perairan matras merupakan zonasi tambang paparnya.

Abdul Jalil melanjutkan sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan ketika melaksanakan pertambangan produksi maka hasil bersih dari pertambangan itu sebesar 4% diserahkan kepada pemerintah pusat bagi hasil 1,5% untuk pemerintah provinsi 2,5% untuk kabupaten kota 2% untuk kabupaten kota lainnya di provinsi yang sama lanjutnya.

artinya di samping membayar jaminan reklamasi juga ada pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerah sebesar 2,5% dari bagi hasil bersih yang diatur oleh undang-undang paparnya.

“Maka dengan segala pertimbangan yang sudah kami pikirkan bersama dengan dituangkan di dalam bukti tulisan dengan keadaan sadar OKP, Ormas dan LSM serta tokoh masyarakat Kelurahan Matras dan Kelurahan sinarjaya Jelutung menyatakan sikap Setuju dan merestui untuk beroperasinya KIP di perairan laut matras dan sekitarnya” ungkap Jalil.

Kami menghimbau kepada kawan-kawan dan PT. Timah serta mitra jangan memperkeruh suasana, kalaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju tidak sependapat dengan kita mereka berhak melakukan menyampaikan pendapat di muka umum berhak menyatakan sikap jelasnya.

“Namun ketika menghalang-halangi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya jelas di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 khususnya pasal 162 terhadap pihak-pihak yang merintangi menghalangi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya setelah memiliki WIUP yang sah maka dapat ditindak secara hukum” tutupnya. (Nando)

editor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *